Pemerintah Prancis kembali menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina bukanlah hal yang tabu, tetapi belum dilakukan karena dianggap belum tepat waktunya. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Christophe Lemoine, dalam konferensi pers mingguan di Paris. Ia menegaskan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan dalam momen yang tepat dan berguna secara konkret untuk mendorong solusi politik yang adil dan berkelanjutan.
Berbeda dengan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang sudah resmi mengakui Palestina sebagai negara, Prancis memilih langkah lebih hati-hati. Meski secara prinsip mendukung solusi dua negara, Paris belum mengambil sikap pasti kapan dan dalam kondisi seperti apa pengakuan itu akan diberikan. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah yang dilakukan Prancis adalah diplomasi strategis atau bentuk dari ambiguitas strategis?
Lemoine menjelaskan bahwa Prancis ingin memastikan bahwa langkah tersebut benar-benar berdampak dan tidak sebatas pernyataan simbolik. Namun, ketidaktegasan ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan kelompok pendukung Palestina, yang menilai Paris terlalu berlarut-larut dalam wacana tanpa tindakan nyata.
Prancis menegaskan bahwa mereka tetap memantau dengan saksama situasi di Gaza dan terus menyerukan penghentian kekerasan, pembebasan sandera, serta pemulihan jalur bantuan kemanusiaan. Dukungan Prancis terhadap perdamaian tidak diragukan, namun banyak pihak menilai pengakuan terhadap Palestina bisa menjadi kontribusi penting untuk mendorong tekanan internasional kepada Israel agar segera menghentikan agresi militer.
Presiden Emmanuel Macron sendiri beberapa kali menyuarakan pentingnya menjaga fokus dunia terhadap kondisi di Gaza. Ia khawatir bahwa perhatian global kerap terpecah, sementara penderitaan rakyat Palestina terus berlangsung tanpa adanya solusi politik yang nyata.
Rencana penyelenggaraan konferensi internasional untuk menyelesaikan isu Palestina yang semula akan digelar pada Juni dan diselenggarakan bersama Arab Saudi, kini ditunda. Lemoine memastikan bahwa konferensi ini tidak dibatalkan, tetapi ditunda sambil menunggu waktu dan kondisi yang lebih memungkinkan untuk perundingan yang konstruktif.
Sikap Prancis yang belum memberikan kepastian tentang pengakuan Palestina tampak sebagai upaya menjaga posisi sebagai mediator netral. Paris tampaknya ingin mempertahankan pengaruh diplomatik di kedua sisi konflik dengan tidak terlalu cepat mengambil langkah yang bisa dianggap memihak.
Namun, banyak analis menilai bahwa ini bukan semata strategi, melainkan bentuk strategic ambiguity — kebijakan sengaja tidak tegas yang bertujuan untuk menjaga fleksibilitas. Dalam pendekatan ini, Prancis dapat tetap berperan dalam berbagai forum internasional tanpa harus memilih pihak secara terang-terangan.
Strategi seperti ini memang memberikan ruang manuver, tetapi juga berisiko mengikis kredibilitas. Ketika negara-negara lain sudah mengambil langkah konkret, Prancis bisa dianggap tertinggal atau bahkan enggan menunjukkan komitmen sejati terhadap keadilan dan hak-hak rakyat Palestina.
Dukungan Prancis terhadap Palestina selama ini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan diplomasi multilateral. Namun tanpa pengakuan formal, posisi Paris terlihat semakin ambigu di tengah perubahan sikap politik Eropa yang kini mulai lebih berani mengambil langkah simbolis sekaligus politis.
Beberapa tokoh di Prancis sendiri mulai mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap. Mereka menyebut bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sejarah Prancis sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan keadilan internasional.
Kritik ini memperkuat tekanan publik terhadap Presiden Macron untuk tidak hanya berpijak pada kepentingan diplomasi jangka pendek, tetapi juga pada kebutuhan rakyat Palestina yang terus kehilangan hak-haknya di bawah pendudukan.
Paris beralasan bahwa pengakuan harus mendukung proses perdamaian dan tidak memicu ketegangan tambahan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: sampai kapan Prancis menunggu? Dan apakah ada momen yang benar-benar ideal di tengah konflik yang sudah berlangsung lebih dari tujuh dekade?
Sebagian pengamat menyebut bahwa pengakuan dari Prancis bisa menjadi batu loncatan bagi terbentuknya tekanan internasional yang lebih kuat terhadap Israel. Tanpa itu, proses negosiasi hanya akan terus berputar di tempat, tanpa kemajuan yang signifikan.
Ketika negara-negara Eropa lainnya mulai memimpin langkah simbolik dan diplomatik, Prancis kini menghadapi ujian apakah akan mengikuti gelombang tersebut atau tetap berada dalam keraguan yang membingungkan. Dalam diplomasi, ketegasan sering kali menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan.
Paris harus menjawab apakah posisinya saat ini adalah bagian dari strategi yang cermat, atau bentuk dari kebingungan strategis yang tak kunjung menghasilkan keputusan. Dunia menunggu apakah Prancis benar-benar berniat memperjuangkan perdamaian atau hanya sekadar memainkan waktu.
Untuk saat ini, Prancis masih berdiri di persimpangan antara komitmen dan kehati-hatian. Akankah ia berani melangkah ke depan seperti Spanyol dan Irlandia, atau tetap menjaga posisi abu-abu di antara kepentingan geopolitik dan tekanan moral yang terus menguat?
0 Komentar